Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No 8 tahun 2014 tentang POKJA Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada bupati/wali kota seluruh Indonesia
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No. 460/5131/PUM tentang Percepatan Pelaksanaan P3AKS di daerah-daerah
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.
Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial tahun 2020-2025
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No 7 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS).
Petunjuk Teknis-Rencana Aksi Daerah Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak-Konflik Sosial 2022
