Salah satu komitmen Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 ialah mendorong agenda WPS dalam mengatasi tantangan-tantangan global yang berkaitan dengan konflik dan perdamaian melalui WPS High Level Dialogue. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada 5-7 Juli 2023 di Yogyakarta ini membahas implementasi Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) setelah diadopsi pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 tahun lalu di Kamboja. KTT ini menggalang dukungan Negara-Negara Anggota ASEAN, Badan-Badan, Entitas, dan mitra sejalan lainnya dalam implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN tentang WPS, baik pada tingkat regional maupun nasional. KTT ini diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPPA).
Selain itu, KTT ini juga menjadi forum bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik yang dilakukan tokoh atau organisasi yang fokus pada gerakan perempuan dalam mengatasi isu-isu keamanan dan perdamaian dengan berdampak pada perempuan dan anak perempuan.
“Perempuan membawa perspektif, pengalaman, dan keterampilan unik, dan seringkali berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi komunitas. Oleh karena itu, partisipasi bermakna perempuan dalam proses perdamaian meningkatkan keefektifan, legitimasi, dan keberlanjutan perdamaian,” ujar Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam sambutan pembuka ASEAN WPS High Level Dialogue.
Selain dialog, ASEAN WPS Summit juga mengadakan kunjungan atau study visit ke Desa Damai (Peace Village) hasil binaan Wahid Foundation berlokasi di Desa Sinduharjo, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Seluruh delegasi melihat secara langsung praktik baik pemberdayaan perempuan yang dilakukan untuk mengatasi ancaman radikalisme melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pendekatan dilakukan dengan menggabungkan tiga komponen penting dalam membangun ketahanan masyarakat yaitu peningkatan ekonomi, mekanisme sosial pembangunan perdamaian dan pemberdayaan perempuan.
Pada pertemuan ini, dilakukan juga penandatanganan dan Ikrar Kerjasama terkait implementasi RPA WPS oleh para stakeholders seperti Pemerintah Australia, Kanada, Kerajaan Norwegia, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan UN Women. Penandatanganan pledge ini merupakan bentuk komitmen dari Dialogue Partners 4 (empat) negara, yaitu Australia, Canada, United Kingdom (UK), dan United States of America (USA), serta UN Women untuk memperkuat kerjasama dengan ASEAN dalam memimpin implementasi RPA WPS di ASEAN.