Oleh: Afif Sabwanto
UNSCR 1325 adalah resolusi PBB yang fokus pada perempuan, perdamaian, dan keamanan, dengan tujuan utama mengubah arsitektur perdamaian internasional agar lebih sensitif gender. Resolusi ini menyoroti peran penting perempuan dan anak dalam pembangunan perdamaian serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait konflik. UNSCR 1325 mencakup empat elemen utama: Partisipasi, Perlindungan, Pencegahan, dan Pemulihan serta Rekonstruksi, yang bertujuan melibatkan perempuan dalam keputusan terkait konflik dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Indonesia telah mengadopsi resolusi ini sejak 2014 melalui Peraturan Presiden No 18 tentang RAN P3AKS, dengan komitmen untuk implementasinya, meski terdapat tantangan dalam kualitas implementasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan berkembangnya isu WPS di tingkat regional ASEAN, AMAN Indonesia, didukung oleh Kedutaan Jerman, mengadakan Workshop Konsolidasi Nasional Jaringan WPS untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi implementasi agenda ini di Indonesia.
Pemaparan Agenda WPS dan Tantangan ke depannya
Diskusi tentang Agenda Women, Peace, and Security (WPS) dimulai dengan pengenalan konsep dasar dan pentingnya pemahaman feminisme untuk melihat peran perempuan dalam perdamaian. Kekerasan berbasis gender dalam konflik sering tidak dianggap pelanggaran HAM, dengan perempuan menjadi target kekerasan seksual. Korban sering mengalami stigma sosial dan kurangnya dukungan negara. Partisipasi perempuan dalam perdamaian, baik formal maupun di akar rumput, sangat penting, seperti yang terlihat dalam gerakan She Builds Peace Indonesia. Meskipun Resolusi 1325 PBB mengakui peran perempuan, implementasi kebijakan di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti birokrasi dan keragaman pengalaman perempuan.
Tantangan perempuan dalam Women, Peace, and Security (WPS) ke depan semakin kompleks, meliputi keterlibatan perempuan dalam ekstremisme, penyalahgunaan teknologi digital, dampak militerisasi, serta ancaman lingkungan. Meskipun Resolusi 2242 memperkuat peran perempuan dalam perdamaian, perempuan masih rentan dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan menghadapi ancaman digital, seperti pelecehan dan peretasan. Selain itu, perempuan dan anak-anak di wilayah konflik, seperti di Papua, sering kali menjadi korban kekerasan dan kehilangan akses terhadap layanan dasar. Perubahan iklim dan revolusi hijau juga memperburuk ketimpangan, mempengaruhi kesejahteraan perempuan di pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inklusif yang melindungi hak perempuan, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat infrastruktur untuk menciptakan masa depan yang lebih aman dan adil.
Formulasi Jaringan CSO WPS di Indonesia
Diskusi untuk membangun Jaringan WPS telah berjalan melalui serangkaian sesi yang saling terkait. Diskusi dilakukan dengan menggunakan Kerangka Reflective Peace Practice (RPP). Peserta dibagi menjadi empat kelompok untuk mendiskusikan perubahan yang diinginkan dalam lima tahun terkait Agenda WPS di Indonesia dan strategi untuk mewujudkannya, yang menghasilkan visi dan misi bersama. Selanjutnya, peserta mengeksplorasi isu-isu penting dalam WPS, termasuk keamanan non-tradisional, untuk merumuskan rencana aksi lima tahun jaringan CSO. Kemudian, peserta membahas berbagai aspek tata kelola jaringan melalui diskusi kelompok, yang mencakup struktur dan bentuk jaringan, prinsip, mitra, sekretariat, mekanisme pengambilan keputusan, kemitraan, akuntabilitas, pendanaan, dan prosedur pembubaran. Hasil dari diskusi-diskusi ini memberikan arah yang jelas untuk tata kelola dan keberlanjutan jaringan WPS.