Oleh: Marzuki Wahid
Perempuan sering kali berada di garis depan dalam menghadapi dampak konflik, namun narasi yang terbangun menjadikan perempuan sebagai korban. Faktanya, perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, penggerak perdamaian, dan pembangun kohesi sosial. Dalam konteks ini, kerangka Women, Peace, and Security (WPS) yang tertuang dalam Resolusi 1325 PBB menjadi acuan global untuk mengakui kontribusi perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi damai, dan pembangunan kembali pasca-konflik.
Tantangannya adalah bagaimana kerangka ini dapat diterapkan secara relevan dalam kebijakan dan praktik di Indonesia?
Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), bekerja sama dengan AMAN Indonesia, menyelenggarakan Workshop Penguatan Kerangka Berpikir Women, Peace, and Security (WPS) pada 14-15 Agustus 2024 di Jakarta. Workshop ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman lintas sektor tentang WPS dan penerapannya di Indonesia. Fokusnya, membangun sinergi untuk perlindungan perempuan dan anak dari dampak konflik, serta menggali strategi pemberdayaan perempuan sebagai pemimpin perdamaian. Kegiatan ini dihadiri oleh 53 peserta, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 38 perempuan, mewakili 23 kementerian/lembaga strategis serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Belajar dari Liberia
Salah satu contoh global yang kerap dijadikan referensi dalam diskusi tentang WPS adalah perjuangan perempuan Liberia dalam menghentikan konflik sipil. Gerakan ini dimulai dari inisiatif kecil—ibu-ibu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka akibat perang, yang kemudian berkumpul untuk memprotes konflik.
Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka menggalang dukungan dari tokoh agama, masyarakat, dan pihak-pihak yang bertikai untuk mendorong proses perdamaian. Perempuan Liberia tidak hanya mengawal proses perundingan damai, tetapi juga memainkan peran penting dalam pemulihan sosial pasca-konflik.
Pembelajaran dari Liberia menunjukkan bagaimana perempuan melalui keberanian kolektif mampu mengubah jalannya sejarah konflik. Relevansinya bagi Indonesia sangat jelas, perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perdamaian di tingkat lokal maupun nasional. Namun, potensi ini hanya dapat terealisasi jika ada dukungan kebijakan dan ruang partisipasi yang cukup.
Kerangka WPS dalam Konteks Lokal
Di Indonesia, tantangan yang dihadapi perempuan dalam konflik sangat beragam, mulai dari kekerasan berbasis gender hingga marginalisasi dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, perempuan sering kali menjadi penjaga komunitas yang mempertahankan perdamaian di tengah situasi yang sulit. Peran ini dapat diperkuat dengan penerapan kerangka WPS yang tidak hanya berfokus pada perlindungan, tetapi juga pemberdayaan perempuan sebagai mediator dan penggerak perdamaian.
Dalam kerangka WPS, perempuan dilihat sebagai penerima manfaat kebijakan sekaligus sebagai penggerak utama perubahan. Di tingkat lokal, inisiatif seperti pelatihan perempuan sebagai mediator perdamaian telah membuktikan bahwa perempuan mampu menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan.
Perkuat Pemahaman WPS
Peningkatan pemahaman tentang kerangka WPS menjadi langkah awal yang penting untuk mengintegrasikan prinsip WPS dalam kebijakan dan praktik di Indonesia. Proses ini mencakup analisis kasus, pembelajaran dari konflik internasional seperti di Liberia, serta diskusi tentang relevansi isu WPS dalam konteks Indonesia. Dengan pendekatan ini, aktor lintas sektor dapat memahami bahwa perlindungan perempuan dan anak dalam konflik bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi memerlukan sinergi lintas kementerian, organisasi, dan komunitas.
Transformasi ini terlihat dari perubahan cara pandang terhadap isu konflik dan keamanan. Jika sebelumnya konflik dipahami hanya sebagai ancaman fisik, kini konflik dilihat sebagai fenomena yang kompleks, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan digital. Dalam konteks ini, peran perempuan sebagai mediator dan pemimpin perdamaian menjadi semakin relevan, karena mereka sering kali membawa perspektif yang lebih inklusif.
Masa Depan WPS yang Relevan
Agar kerangka WPS dapat memberikan dampak yang lebih besar, ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil. Pertama, regulasi yang mendukung, seperti Rencana Aksi Nasional (RAN) P3AKS, harus terus diperkuat dengan memasukkan isu-isu baru seperti kekerasan berbasis gender online dan ekstremisme. Kedua, perempuan harus diberi ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketiga, pelatihan berkelanjutan tentang WPS harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami pentingnya peran perempuan dalam menciptakan perdamaian.
Kisah-kisah sukses Liberia mengingatkan kita bahwa perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama perempuan. Di Indonesia, perempuan telah menunjukkan potensi besar sebagai agen perubahan dalam berbagai konflik sosial. Dengan dukungan kebijakan yang inklusif dan kolaborasi yang erat, perempuan dapat memainkan peran yang lebih strategis dalam membangun masa depan yang damai dan berkeadilan.
Kerangka WPS adalah peluang besar untuk memastikan bahwa keamanan dan perdamaian tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga realitas yang dapat dirasakan oleh semua pihak. []