Oleh: Ivy Sudjana
Beijing Platform for Action 5 September tahun 1995 di mana berlangsung konferensi dunia tentang perempuan yg ke-4, dan ikut juga 200 delegasi Indonesia yang berangkat, Hillary Clinton mengungkapkan Women Rights is Human Rights. Makna pernyataan itu adalah membicarakan hak-hak perempuan, dalam konteks perempuan adalah korban, atau agensi, atau komunitas, itu berarti kita bicara tentang HAM. Jadi bicara tentang HAM, jangan lupa di situ ada hak asasi manusia perempuan dan anak-anak. – Dwi Rubiyanti Kholifah, Country Representative AMAN Indonesia, WPS Lecturing Goes to Campus, Vol 4 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Membicarakan Women, Peace, and Security adalah mendialogkan sebuah kerangka kebijakan yang mengakui bahwa perempuan adalah aktor penting dalam semua upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional yang berkelanjutan. Hal itu dikarenakan kerja-kerja WPS mempromosikan perspektif gender, dan partisipasi perempuan yang setara, dan bermakna dalam proses perdamaian, pembangunan perdamaian, dan keamanan.
Dari laman AMAN Indonesia tentang peluncuran Policy Brief “Intersections of Women, Peace and Security (WPS), Youth, Peace and Security (YPS) and Humanitarian Action across Southeast Asian Nations” tahun 2023 lalu, dengan gamblang dipaparkan Sejak 2017, Kebijakan WPS dan YPS telah menjadi perhatian bagi negara-negera yang berada di Asia Tenggara. Beberapa negara di Asia Tenggara telah memperlihatkan model kepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian, Salah satunya adalah negosiasi antara Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro.
Lalu, apa alasan AMAN Indonesia mendokumentasikan peran-peran perempuan, terutama dalam hal Kepemimpinan Perempuan dalam konteks membangun Perdamaian baik di komunitas maupun secara global? Fina Nihayatul Mazziyah sebagai narasumber di acara WPS Lecturing Goes to Campus, yang mengambil tempat di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara memberi penjelasan secara terperinci mengenai hal tersebut.
Perempuan menggunakan Politik of Care atau Politik Kepedulian. ‘Kalau bukan kita, siapa yang akan menolong tetangga.’ Perempuan juga yang dekat dengan narasi kehidupan. Perempuan punya rahim, mengalami menstruasi, hamil di mana dia menjaga sebuah kehidupan, sampai melahirkan dan membesarkannya.
Semua narasi itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya, di mana perempuan tidak hanya memikirkan dirinya, dia memikirkan anaknya, keluarga, komunitasnya. Secara alamiah, perempuan cenderung memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan
Sifat dan karakter perempuan yang lebih inklusif, justru membuka jalan kepada kelompok lainnya. Jika perempuan bicara, dia akan sekaligus membicarakan kebutuhan anaknya, kebutuhan keluarga dan komunitasnya termasuk juga kelompok rentan.
Apalagi, secara historis perempuan mengalami kekerasan berlapis, serta indak diskriminatif. Di banyak budaya di Indonesia, perempuan umum dinomorduakan. Contoh nyata adalah akses pendidikan bagi anak perempuan tak terlalu diutamakan dibanding anak lelaki. Dengan pengalaman yang tidak mengenakkan tersebut, perempuan jadi bisa dan tak segan menggandeng kelompok lainnya, yang terpinggirkan seperti dirinya, agar mereka juga punya suara,dan punya akses yang sama untuk berpartisipasi.
Dalam hal proses pengambilan keputusan dan kebijakan, apabila telah melibatkan perempuan, kita mendapatkan representasi yang setara. Apalagi bila perempuan bisa terlibat dalam penentuan kebijakan, hal tersebut bisa melahirkan kebijakan yang inklusif, yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan orang banyak. Dengan kebutuhan orang banyak diakomodir di dalam kebijakan yang dihasilkan, maka kebijakan itu sangat terlegitimasi formalnya.
Bukti bahwa kepemimpinan perempuan memberi imbas tak hanya bagi perempuan itu sendiri, tapi juga anak sekaligus masyarakat, terungkap dalam tutur kisah beberapa perempuan agensi perdamaian dalam buku She Builds Peace seri 1, Perempuan Penyelamat Nusantara.
Sebut saja Piping Wiyana bersama komunitasnya Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Dia mengisahkan betapa pelatihan kepemimpinan perempuan yang diupayakannya telah meningkatkan keberanian, dan rasa percaya diri para perempuan lain. Sekaligus juga memberikan ketrampilan dan dasar pengetahuan yang diperlukan perempuan untuk menjadi pemimpin yang efektif di tengah dominasi pria dalam dunia kepemimpinan.
Kisah Attahiria Nas, yang kerap dipanggil Uci, yang sama-sama berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, hanya perbedaannya bergerak bersama Fatayat NU, mengemukakan nilai yang berbeda dari materi kepemimpinan perempuan itu.
Dalam tulisan tentang perjuangan Uci di buku She Builds Peace Indonesia, perempuan itu mengungkapkan bagaimana latihan ketrampilan kepemimpinan sangat baik untuk peningkatan kualitas hidup perempuan. Karena, apabila perempuan tersebut tidak memiliki ketrampilan kepemimpinan, tapi bekerja di ranah publik, mereka cenderung mendapatkan kesulitan dan diskriminasi.
Sementara perempuan bernama An’ an Yuliati dari Kabupaten Tasikmalaya memberi perspektif yang berbeda. Bersama dua Sekolah Perempuan yang diadvokasinya, selain mengampanyekan tentang perempuan menjadi agen perdamaian, An’an mendorong peran kepemimpinan perempuan, baik dalam ranah domestik, maupun publik. Perempuan itu percaya bahwa kepemimpinan tidaklah sama dengan definisi menjabat posisi CEO atau presiden. Dengan belajar kepemimpinan, perempuan akan bisa memimpin diri sendiri, keluarga dan akhirnya masyarakat. Dengan demikian perempuan bisa mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta mampu memanfaatkan potensi mereka dalam berbagai posisi di masyarakat.
Kepemimpinan perempuan tak diragukan lagi menjadi pilar penting pengarusutamaan gender dalam kerangka Women, Peace, and Security. Dengan mempromosikan munculnya para pemimpin perempuan sebagai agen perdamaian, kita tidak hanya membawa perspektif dan inovasi baru, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan.