Oleh: Miftah firdaus zein
Di ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara yang progresif dalam menerapkan peraturan terkait isu Women, Peace, and Security (WPS). Meskipun demikian, di tingkat militer, lebih tepatnya di Angkatan Laut, jumlah jenderal perempuan masih sangat terbatas. Anggapan konservatif tentang perlindungan terhadap perempuan sering kali menghambat kesetaraan. Indonesia termasuk negara yang paling cepat merespons inisiatif global, salah satunya melalui media sosial seperti TikTok. Namun, respons cepat ini sering tidak didukung oleh political will yang kuat. Belajar dari Timor Leste, integrasi program dan capaian yang telah diselesaikan menjadi kunci dalam mendorong implementasi yang lebih efektif.
ASEAN sendiri tidak memiliki regional action plan yang singular untuk WPS. Menurut Irene Hiraswari Gayatri, peneliti senior BRIN, menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keberagaman budaya dan prinsip non-intervensi yang menjadi logika kerja ASEAN. Sebaliknya, negara anggota lebih bergantung pada national action plan masing-masing. Di Indonesia, rencana aksi daerah (RAD) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) menjadi instrumen penting. Akan tetepi, penyeragaman kebijakan sering mengabaikan kearifan lokal, sehingga potensi kearifan lokal kurang dimanfaatkan.
Tantangan Dalam Pengimplementasi WPS di Indonesia
Menurut Irene, Regional action plan ASEAN memiliki potensi untuk menjadi katalisator bagi national action plan, sebagaimana terlihat pada pengalaman Filipina dan Indonesia. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan institusional, keberagaman konteks politik dan budaya, serta partisipasi asosiasi yang rendah. Untuk mengatasinya, alokasi sumber daya dan adaptasi terhadap ancaman baru (seperti pandemi dan perubahan iklim), menjadi sangat penting. Pelibatan suara perempuan dalam pengambilan keputusan juga harus menjadi prioritas.
Pada tingkat nasional, isu WPS belum menjadi arus utama. Media yang didominasi oleh kepemimpinan laki-laki sering kali tidak memberikan ruang yang memadai. Wella Sherlita, senior produser di INEWS TV, memberikan contoh isu terorisme di Poso mendapat perhatian besar di media nasional, sementara dinamika WPS di daerah seperti Bali cenderung diabaikan. Dalam konteks Papua, konflik yang kompleks mencakup separatisme, sumber daya alam, dan sosial. Perempuan Papua sering kali menjadi korban, tetapi juga memiliki peran penting sebagai peace builder. Namun, mereka masih belum memiliki peran penuh dalam politik.
Di Papua, pendekatan berbasis adat menunjukkan bahwa perempuan memiliki pengaruh besar dalam resolusi konflik menurut pendapat yang disampaikan oleh Adriana Elisabeth, Ahli Kajian Papua dari Universitas Pelita Harapan, meskipun secara hierarki adat mereka tidak menempati posisi tertinggi. Sayangnya, impunitas terhadap pelanggaran HAM masih sering terjadi dan usulan untuk membuat kota ramah HAM perempuan, menurut Adriana juga sering kali ditolak oleh pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk mendengarkan suara perempuan Papua dan melibatkan mereka dalam diskusi literasi WPS. Konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam, “seperti di Freeport dan kawasan nikel, sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap komunitas lokal, terutama perempuan” kata Adriana. Pendekatan pemerintah yang berorientasi pada proyek strategis nasional (PSN) sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Sementara itu, di Yogyakarta pemaparan yang diberikan oleh Dewi Candraningrum (Ahli Ekofeminisme) mengungkapkan Perempuan petani, menghadapi dampak perubahan iklim yang mengakibatkan gagal panen selama tiga tahun terakhir, bahkan pranata mangsa sebagai instrumen perhitungan tradisional pun sudah tidak relevan. Hal ini menurut Dewi menunjukkan perlunya kebijakan berbasis keberlanjutan dan pemberdayaan perempuan dalam menghadapi krisis iklim.
Urgensi Adanya Indeks untuk Mengukur Agenda WPS
Untuk memperkuat agenda WPS, diperlukan indikator yang mencakup isu-isu lintas sektor seperti bencana iklim, perlindungan digital, dan integrasi WPS dalam program pembangunan. FGD 2024 yang diinisiasi oleh AMAN Indonesia bersama tidak kurang dari 15 aktor lintas sektor (didominasi perempuan) bersama-sama untuk mengupayakan dan mendorong agenda pembentukan formulasi dari agenda WPS Index. Harapannya dari kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Gondangdia, Jakarta ini bertujuan merumuskan data terpilah (usia, status reproduksi, pekerjaan) guna mendukung kebijakan berbasis bukti.
Pemenuhan akses korban kekerasan juga harus menjadi prioritas, termasuk penyediaan shelter dan layanan rehabilitasi yang inklusif. Partisipasi perempuan dalam perencanaan kebijakan harus lebih aktif, tidak hanya sebagai simbol kehadiran. Selain itu, perlu ada transparansi dalam proses hukum dan bantuan hukum bagi korban, dengan memastikan tidak ada stigma terhadap mereka, terutama untuk perempuan pembela HAM yang rentan. Standarisasi indikator alokasi anggaran WPS juga harus diterapkan untuk memastikan implementasi yang efektif. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama di parlemen, harus mencapai keterwakilan minimal 30%, atau setidaknya mengafirmasi untuk mengusahakan angka tersebut tercapai. Ketersediaan data tentang peran perempuan dalam resolusi konflik, baik di tingkat lokal maupun internasional. Isu kekerasan seksual juga harus diakui sebagai bentuk kekerasan yang serius, mengingat sejarah stigmatisasi perempuan seperti dalam kasus ibu-ibu Gerwani.
Sinergisitas dan Jaring Laba-Laba AMAN
Dwi Rubiyanti Kholifah selaku Country Represetative AMAN Indonesia mengatakan penilaian terhadap implementasi WPS harus melibatkan perempuan, sebagai aktor utama. Survei dan platform pengaduan dapat menjadi alat ukur keberhasilan kebijakan. Selain itu, transparansi laporan dan partisipasi dalam pemantauan harus diperkuat dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil (CSO).
Seperti prinsip kerja AMAN dengan jaring laba-labanya “Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, media, dan CSO sangat penting untuk keberhasilan agenda WPS” Tegas Ruby. Tambahnya Ruby juga mengatakan, misalnya, sektor swasta perlu diberikan insentif untuk mendukung pemberdayaan perempuan, sementara media harus menjadi suara bagi mereka yang terpinggirkan. Pendekatan yang inklusif dan berbasis data dapat memastikan bahwa agenda WPS tidak hanya menjadi dokumen simbolis, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perempuan dan masyarakat luas.
Agenda WPS menawarkan kerangka penting untuk perdamaian, meski masih dihadapkan pada tantangan seperti hegemoni aktor tertentu, keterbatasan sumber daya, dan tekanan geopolitik. Pelibatan masyarakat sipil dan organisasi perempuan dapat mentransformasikan agenda ini menjadi lebih visioner. Dengan sinergi multidimensi, Indonesia berpotensi menjadi contoh implementasi WPS yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.