Oleh: Marzuki Wahid
Keamanan dan perdamaian sering kali dianggap sebagai domain laki-laki. Namun, perempuan telah membuktikan diri sebagai aktor penting dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Di tengah tantangan modernitas, kepemimpinan perempuan menjadi kunci strategis, terutama dalam mendorong transformasi sosial, membangun dialog, dan menciptakan ruang aman di masyarakat.
Dalam upaya memperkuat peran perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama AMAN Indonesia menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) pada 13 Agustus 2024 yang melibatkan 45 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Pokja Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS). Kegiatan ini mengevaluasi implementasi RAN P3AKS, dengan agenda utama menggali strategi untuk meningkatkan peran kepemimpinan perempuan dalam perdamaian.
Perempuan Sebagai Mediator Perdamaian
Di wilayah konflik, seperti Poso, Sulawesi Tengah, perempuan tidak hanya menjadi saksi kehancuran, tetapi juga penggerak utama dalam membangun kembali kerukunan. Salah satu contoh konkret adalah Forum Rekonsiliasi Tanah, yang dimediasi oleh kelompok perempuan komunitas Lore Selatan pada 2023. Konflik tanah yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun memicu ketegangan antar suku.
Melalui pelatihan yang difasilitasi oleh AMAN Indonesia, perempuan dari komunitas tersebut dilatih dengan pendekatan dialog berbasis komunitas. Mereka berhasil menciptakan ruang untuk diskusi melibatkan tokoh agama, adat, dan pemerintah lokal. Hasilnya adalah kesepakatan damai yang melibatkan pembagian lahan secara adil dan pengembangan pertanian bersama, yang kini menjadi simbol perdamaian di wilayah tersebut.
Keberhasilan perempuan sebagai mediator tidak hanya terletak pada kemampuan mereka menyelesaikan konflik, tetapi juga pada perspektif mereka. Dengan fokus pada kesejahteraan keluarga dan masa depan anak-anak, perempuan membawa dimensi baru ke meja perundingan yang sering kali diabaikan oleh pendekatan konvensional. Perempuan membuktikan bahwa perdamaian yang inklusif membutuhkan kontribusi aktif mereka.
Keterlibatan Perempuan di Meja Perundingan
Meski peran perempuan dalam perdamaian telah diakui, namun keterlibatan mereka di tingkat strategis masih terbatas. Langkah maju terlihat di Aceh. Kerja Flower Aceh, sebuah organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan menyelenggarakan Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP). Sekolah ini memberikan pelatihan kepada perempuan muda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan pemerintahan lokal.
Di antara hasilnya adalah perempuan yang dilatih berhasil membawa isu pemulihan ekonomi perempuan korban konflik ke dalam forum perundingan pasca-konflik. Di Kabupaten Bireuen, pelatihan ini menghasilkan kebijakan alokasi dana untuk mendukung usaha mikro perempuan, yang kini menjadi model bagi daerah lain.
Dengan memperluas partisipasi perempuan, kebijakan perdamaian tidak hanya menjadi lebih inklusif tetapi juga lebih efektif. Perspektif perempuan membantu mengidentifikasi solusi yang berakar pada kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang sering kali terabaikan.
Membangun Masa Depan Perdamaian
Kepemimpinan perempuan dalam perdamaian memiliki dampak jangka panjang yang positif. Di Ambon, Maluku, perempuan telah menjadi penggerak utama dalam menciptakan dialog lintas agama pasca konflik. Aliansi Perempuan Peduli Perdamaian (APPP), misalnya, memfasilitasi forum-forum dialog yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan dan rasa hormat antar komunitas.
Kegiatan kampanye perdamaian oleh Girls’ Action for Peace (GA4P) pada tahun 2023 memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran pentingnya harmoni sosial dan kesetaraan gender. Inisiatif-inisiatif ini memperkuat solidaritas lintas agama dan menciptakan ruang kolaboratif yang mendukung rekonsiliasi dan perdamaian.
Pendekatan perempuan terhadap penciptaan perdamaian tampak inklusif. Mereka melihat perdamaian tidak hanya tidak adanya konflik, tetapi juga upaya untuk menciptakan keadilan sosial, akses pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan perspektif ini, mereka membantu mengatasi akar penyebab konflik, bukan sekadar gejala permukaannya saja.
Perempuan Sebagai Agen Perubahan
Persepsi perempuan sebagai korban konflik perlu diubah dengan narasi perempuan sebagai penggerak perdamaian. Kita tahu, perempuan adalah pemimpin yang mendorong solusi berkelanjutan, inovator yang membangun kohesi sosial, dan mediator yang menyatukan komunitas yang terpecah.
Kepemimpinan perempuan adalah pilar strategis dalam memperkuat agenda Women, Peace, and Security (WPS) dan membangun dunia yang lebih damai. Melalui keterlibatan mereka di semua tingkatan, dari komunitas lokal hingga meja perundingan nasional, masa depan perdamaian, keadilan, dan inklusivitas sosial.
Dengan memberi peluang perempuan untuk berkontribusi, masyarakat tidak hanya memperkuat upaya perdamaian, tetapi juga memastikan bahwa suara perempuan dihargai dan didengar. Keamanan dan perdamaian sejati hanya bisa tercapai ketika perempuan menjadi bagian integral dari solusi.[]